Momentum Menentukan Masa Depan Tata Kelola Pemerintahan Jambi
Oleh: Martayadi Tajuddin
Pengamat Kebijakan Publik
JAMBI — Di tengah berlangsungnya seleksi terbuka sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan lama yang terus mengusik praktik birokrasi kita. Apakah lelang jabatan benar-benar bertujuan mencari figur terbaik berbasis kompetensi (merit system), ataukah sekadar ritual administratif formal untuk melegitimasikan pilihan politik yang sesungguhnya telah dikunci di bawah meja sejak awal?
Sinisme ini tidak lahir dari ruang kosong. Pengalaman empiris reformasi birokrasi di daerah selama dua dekade terakhir kerap mempertontonkan panggung sandiwara yang serupa. Pengumuman lelang dibuka secara transparan, uji kompetensi digelar berlapis, dan deretan nama pelamar memenuhi meja panitia seleksi. Namun, jamak disaksikan, hasil akhir dari proses “terbuka” tersebut sering kali sudah dapat ditebak arah anginnya oleh publik dan internal birokrasi bahkan sebelum tim penguji mengetok palu keputusan. Ketika hal ini terjadi, seleksi terbuka kehilangan substansi sakralnya; ia turun kasta sekadar menjadi bungkus administratif pemenuh regulasi demi memuluskan politik balas jasa dan patronase kekuasaan.
Tantangan Fiskal dan Miskinnya Gagasan Daerah
Dunia telah bergeser secara radikal, tetapi ironisnya, sebagian lanskap birokrasi di Jambi masih berpikir dengan pola usang dua dekade lalu. Saat ini, ancaman terbesar pemerintah daerah bukan lagi melulu soal keterbatasan kas anggaran, melainkan ancaman yang jauh lebih akut: kemiskinan gagasan. Daerah dengan APBD jumbo sekalipun akan tetap berjalan di tempat jika dikelola oleh aparatur yang minus visi. Sebaliknya, keterbatasan ruang fiskal akibat pengetatan transfer pusat justru di banyak daerah luar Jambi mampu dipecahkan lewat lahirnya terobosan pelayanan publik yang diakui secara nasional.
Provinsi Jambi hari ini menghadapi himpitan fiskal yang berat sekaligus tingginya ekspektasi masyarakat yang kian kritis di ruang media sosial. Dalam situasi krusial ini, Bumi Melayu tidak lagi membutuhkan pejabat administratif konvensional yang hanya bekerja berdasarkan rutinitas, menunggu petunjuk atasan, atau sekadar mahir menyerap anggaran tanpa dampak nyata. Daerah ini mendesak hadirnya pemimpin birokrasi teknokratis yang visioner, tangkas beradaptasi dengan disrupsi teknologi digital/kecerdasan buatan, serta mampu membangun kolaborasi lintas sektor demi menghadirkan solusi konkret di tengah keterbatasan.
Sayangnya, cara pandang lama dalam pengisian jabatan strategis masih sering membelenggu daerah. Senioritas kerap kali dipukul rata sebagai kompetensi, kedekatan personal dikelirukan sebagai bentuk loyalitas, dan kepatuhan buta dianggap sebagai indikator kapasitas. Ketiganya adalah bias akut yang merusak mentalitas profesionalisme korps abdi negara.
Bahaya Memelihara Birokrasi “Cari Aman”
Memasukkan pertimbangan politik praktis dan tim sukses ke dalam pengisian pos jabatan profesional-teknokratis adalah langkah bunuh diri bagi masa depan tata kelola pemerintahan daerah. Pejabat yang lahir dari rahim patronase dan titipan kekuasaan cenderung menghabiskan energinya untuk merawat kedekatan dengan pusat kekuasaan, bukan memeras keringat menyelesaikan persoalan riil masyarakat bawah. Budaya organisasi akan melempem, daya inovasi mampat, dan birokrasi bergeser menjadi struktur gemuk yang hanya sibuk mengurusi kenyamanan dirinya sendiri.
Dalam jangka panjang, kegagalan memilah antara urusan politik demokratis dan profesionalisme teknokratis ini akan memukul balik sang kepala daerah itu sendiri. Sejarah membuktikan bahwa masyarakat tidak pernah menilai atau peduli dengan siapa tim sukses di belakang layar; masyarakat hanya menagih hasil nyata pelayanan publik di lapangan. Ketika mutu pelayanan kesehatan memburuk, infrastruktur jalan hancur, dan kemiskinan stagnan, publik tidak akan pernah menyalahkan para pejabat eselon, melainkan langsung menunjuk hidung sang kepala daerah selaku pemegang mandat politik tertinggi.
Ujian Berat bagi Gubernur Jambi
Teori administrasi publik mengunci satu prinsip absolut: kualitas sebuah pemerintahan tidak akan pernah melampaui kualitas orang-orang yang dipilih untuk menjalankannya. Atas dasar itu, momentum seleksi terbuka yang kini tengah berjalan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesungguhnya adalah ujian kepemimpinan dan integritas yang nyata bagi Gubernur Jambi. Apakah sang kepala daerah memiliki keberanian untuk memilih jalur meritokrasi yang lurus, ataukah memilih tunduk pada desakan patronase politik kelompoknya.
Masyarakat Jambi sudah jenuh dengan rutinitas rotasi nama pejabat yang hanya sekadar mengganti papan nama di pintu ruangan tanpa membawa perubahan kualitas kerja. Publik mendambakan figur-figur yang berani mendobrak zona nyaman birokrasi, bukan yang sekadar paham prosedur di atas kertas tetapi gagap menyelesaikan masalah riil di lapangan. Momentum lelang jabatan ini harus dijadikan gerbang masuk bagi pasokan energi baru yang bersih, kreatif, dan berintegritas.
Sebab pada akhirnya, lembaran sejarah daerah ini tidak akan pernah mencatat siapa pejabat yang paling pandai mengambil muka di hadapan kekuasaan. Sejarah hanya menyisakan ruang bagi mereka yang memiliki keberanian mengambil terobosan dan berhasil membawa perubahan nyata bagi kemaslahatan rakyat Jambi. Dan perubahan itu, sekali lagi, tidak akan pernah lahir dari zona kenyamanan politik. (*)
