KoranDjambi, Jambi – Di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Rabu, 8 April lalu, Gubernur Al Haris tak kuasa menyembunyikan kegusarannya. Di atas podium, ia membeberkan sebuah rahasia dapur yang selama ini tersimpan di ruang-ruang negosiasi tertutup: PetroChina International Jabung Ltd rupanya sedang bermain “irit”.
Raksasa energi asal Negeri Tirai Bambu itu menyodorkan angka partisipasi alias Participating Interest (PI) yang jauh dari harapan. Di saat regulasi menjanjikan porsi maksimal sepuluh persen, PetroChina hanya menawarkan 4,75 persen—tak sampai separuh dari hak daerah yang dijamin undang-undang.
“Rapat dengan tim kita memang sempat muncul di angka 4,75 persen, tapi kita tetap ngotot agar 10 persen bisa didapatkan,” ujar Al Haris, suaranya terdengar mantap di hadapan para wakil rakyat. Bagi “Telanaipura”—sebutan untuk kantor Gubernur Jambi—angka sepuluh persen adalah harga mati, sebuah kompensasi atas “emas hitam” yang dikeruk dari bumi Jambi sejak puluhan tahun silam.
Sikap kikir PetroChina ini memicu tanda tanya besar di kalangan analis. Pasalnya, blok Jabung bukanlah ladang baru yang penuh ketidakpastian. Dengan status kontrak kerja sama periode kedua yang baru saja dikunci pada 2024 lalu, blok ini merupakan “sapi perah” yang produksinya sudah sangat terukur.
Pakar migas menilai, penawaran 4,75 persen tersebut adalah bentuk pengkerdilan peran daerah. Jambi bukan sekadar penonton di rumah sendiri; daerah membutuhkan suntikan fiskal melalui dividen BUMD PT Jambi Indoguna Internasional (JII) untuk menambal lubang-lubang anggaran infrastruktur yang kian menganga. Jika Jambi menyerah pada angka di bawah lima persen, maka kemandirian ekonomi yang dicita-citakan akan kandas sebelum layar terkembang.
Namun, waktu bukan sahabat bagi Al Haris. Ia sedang berkejaran dengan tenggat di meja Menteri ESDM. Targetnya, Surat Keputusan (SK) penetapan PI 10 persen harus sudah mendarat di mejanya pada Mei mendatang. Jika diplomasi minyak ini menemui jalan buntu, Jambi terancam kehilangan potensi pendapatan miliaran rupiah yang seharusnya bisa mengubah wajah desa-desa di sekitar ring satu tambang.
Hingga laporan ini disusun, pihak PetroChina masih menutup rapat mulut mereka mengenai dasar penghitungan angka penawaran yang “pelit” tersebut. Kini, mata publik tertuju pada ujung negosiasi: apakah Jambi akan pulang dengan porsi penuh, atau terpaksa menelan pil pahit sisa bagi hasil dari meja perjamuan raksasa migas tersebut.
Catatan Redaksi:
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media ini membuka ruang Hak Jawab serta Hak Koreksi seluas-luasnya bagi manajemen PetroChina International Jabung Ltd dan otoritas terkait demi menjaga keberimbangan informasi.
