KORANDJAMBI JAMBI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Jambi secara resmi mengintegrasikan nilai-nilai luhur kebudayaan daerah ke dalam visi pergerakan politik mereka. Ketua DPD Hanura Provinsi Jambi, H. Ritas Mairiyanto, SE, secara tegas menyatakan komitmennya untuk menjadikan filosofi Adat Melayu Jambi sebagai ruh utama dan fondasi perjuangan seluruh kader partai di Provinsi Jambi. Momentum ini disampaikan langsung di sela-sela peringatan Hari Adat Melayu Jambi sebagai bentuk keseriusan partai dalam mengawal eksistensi budaya lokal.
Baca Juga : “Makan Bersuap, Tidur Berselimut” Mengapa Ruh ‘Adat Bersendikan Syarak’ Menguap dari Birokrasi Provinsi ?
Langkah strategis ini diambil sebagai dorongan nyata terhadap implementasi nilai-nilai adat agar tidak sekadar menjadi tontonan seremonial tahunan, melainkan wajib mengakar kuat dalam sistem pemerintahan Provinsi Jambi. Ritas Mairiyanto menegaskan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan birokrasi, perda, dan keputusan eksekutif senantiasa berlandaskan pada prinsip keadilan serta moralitas hukum adat Melayu yang luhur.
Dengan mengusung komitmen kebudayaan tersebut, DPD Hanura Provinsi Jambi menargetkan kebangkitan politik secara signifikan pada kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang. Kehadiran partai di tengah masyarakat diharapkan mampu mendongkrak perolehan kursi legislatif, baik di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota maupun di tingkat DPRD Provinsi Jambi. Kader yang nantinya terpilih di parlemen diinstruksikan menjadi motor penggerak utama dalam mendesak jajaran pemerintahan agar menerapkan asas keterbukaan dan kejujuran yang diajarkan leluhur.
Ritas Mairiyanto juga menekankan bahwa menjadikan adat sebagai ruh perjuangan berarti seluruh kader Hanura wajib memperjuangkan hak-hak masyarakat adat secara konkret di lapangan. Isu perlindungan hak ulayat, pelestarian lingkungan hidup, hingga penguatan anggaran untuk lembaga adat di tingkat desa dan kelurahan akan menjadi agenda prioritas perjuangan fraksi partai. Komitmen ini diharapkan mampu mengikis praktik penyimpangan birokrasi dan mengembalikan kepercayaan publik Jambi terhadap fungsi partai politik yang berbudaya.
Langkah berani yang diinisiasi oleh kepemimpinan Ritas Mairiyanto ini mendapat respons positif serta antusiasme yang tinggi dari jajaran pengurus di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga ranting. Para kader diinstruksikan untuk segera turun ke lapangan, menyerap aspirasi warga dengan mengedepankan tata krama adat, serta membuktikan bahwa Hanura adalah wadah perjuangan politik yang bersih, santun, dan sejalan dengan hati nurani rakyat.
Hingga draf berita ini disusun, jajaran pengurus DPD Hanura Jambi dilaporkan terus mengintensifkan komunikasi politik dengan para tokoh adat dan pemangku kebijakan kebudayaan di Provinsi Jambi. Sinergi ini dibangun guna menyelaraskan draf program kerja partai ke depan agar relevan dengan tuntutan masyarakat adat yang menginginkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media ini menjunjung tinggi asas keberimbangan dan kode etik jurnalistik. Terkait pemberitaan strategi politik kebudayaan ini, pihak DPD Hanura Provinsi Jambi, Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, maupun pemangku kepentingan terkait memiliki Hak Jawab serta Hak Koreksi penuh untuk memberikan tanggapan resmi atau klarifikasi lanjutan demi keterbukaan informasi publik.


